“Cakung kan jumlah TPS cukup banyak. Masalahnya dengan jumlah PPK ada empat orang (di Cakung) harus menyelesaikan masalah penghitungan di kecamatan itu repot,” ujar dia.
Berkaca pada Pemilu 2019 lalu pada proses penghitungan suara di Jakarta Timur mengalami keterlambatan. Karena SDM tidak sebanding dengan penduduk, maka pada Pemilu 2024 nanti butuh regulasi khusus.
Wage menjelaskan, tengah berkoordinasi dengan KPU RI agar diberi kelonggaran pada kecamatan dengan jumlah penduduk dan TPS yang banyak juga agar dilakukan penambahan SDM.
“Ini butuh solusi ke depannya. Bagaimana dengan empat PPK tapi laju kecepatan penghitungannya (suara) bisa sama dengan kecamatan lain yang lebih sedikit. Karena waktu yang disediakan sama,” tukas Wage.
Lebih lanjut soal penempatan logistik, dia menyebutkan, misalnya dalam hal persiapan penempatan logistik tempat untuk pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Cakung, KPU Jakarta Timur masih mencari lokasi guna menempatkan logistik tersebut.
“Cakung kan Kecamatan terbesar se-Indonesia. Jumlah TPS lumayan, pemilihnya 421.015 orang. Di Cakung tidak ada bangunan (menempatkan logistik),” ungkap Wage.
