Oleh karena itu, Jokowi meminta pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan APIP efektif mencegah penyimpangan.
“Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan (kepada) prosedurnya, (tetapi) orientasinya adalah hasilnya itu apa,” pinta Presiden.
Presiden Jokowi juga mencermati apa yang disampaikan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh bahwa masih banyak APBN dan APBD yang berpotensi tidak optimal. Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan pada semuanya baik di tingkat pusat maupun daerah agar produktif dalam penggunaan anggaran.
“Karena 43% (anggaran yang berpotensi tidak optimal) itu bukan angka yang sedikit. Dicara penganggarannya saja sudah banyak yang nggak bener,” tegas Jokowi.
Dia mencontohkan, ada anggaran program stunting di daerah sebagian besar untuk belanja perjalanan dinas, rapat, dan pengembangan, sedangkan belanja konkrit yang produktif hanya sebagian kecil saja.
“Kalau Rp10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar. Yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung; telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkritnya kira-kira seperti itu,” imbuh Jokowi.
