IPOL.ID- Ketersediaan pangan murah bagi pemegang KJP menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat Komisi C dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta. Anggota Komisi C DPRD DKI, S Andhyka menyoroti perihal realisasi anggaran program tersebut yang mencapai 71 persen di semester satu 2023, dari 1.170 penerima tersisa 916 penerima.
“Itu terbukti dengan yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan KJP-nya untuk membelanjakan atau menukarkan dalam bentuk pangan murah, ternyata stok pangan tidak ada,” ujarnya.
Dikatakanya lagi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebelumnya memaparkan kesediaan pangan yang mumpuni. Namun, sambung dia fakta di lapangan jauh dari harapan.”Pertanyaannya apakah ada pembatasan. Kenapa pangan-nya sampai tidak tersedia. Padahal demand nya meningkat. Kenapa tidak disiapkan. Kalau efisiensi bagus. Kalau efisiensi merugikan masyarakat itu tidak baik,” ucap Andyka.
Data yang dihimpun Ketua DPC Gerindra Jakarta Utara itu, ketidaktersediaan stok pangan murah dialami hampir seluruh wilayah di DKI. Seperti Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.
