“Target tahun ini menjangkau 1,2 juta orang, baik di sektor PU, BPU, maupun jasa kontruksi mereka harus menjadi peserta,” ungkap Indra.
Seperti halnya pemulung yang ada di DKI sampai ke Bantar Gebang itu pun dilindungi oleh salah satu kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Karena ada anggaran dari DKI, aktivitas ekonomi yang mereka lakukan dengan paguyuban. “Nah itu juga kami sampaikan,” ucapnya.
Makanya dari seluruh penduduk Indonesia, terdapat 60 juta di sektor BPU, sedangkan formalnya sudah hampir 80 persen terlindungi. Untuk BPU di DKI Jakarta baru 21 persen dari target 1,2 juta jiwa.
“Termasuk ojek, ojol, pedagang, pekerja seni, itu mereka bukan penerima upah”.
Hingga, sambungnya, pada perusahaan CSR tetap dilakukan kerjasama, mereka bisa memilih sasaran yang ingin mereka lindungi. “Kami bekerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ada langkah-langkah itu,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur DKI bidang Budaya dan Pariwisata, Marullah Matali menekankan, menjadi tugas pemerintah memberikan perlindungan kepada warga masyarakat.
