“Sehingga Kemenkes tidak bergerak pada Jakarta saja atau kota besar saja, atau sebagian saja dari Indonesia. Jadikan gerakan ini menjadi gerakan nasional walaupun tidak semua (wilayah) Indonesia itu (daerah) tambang, tidak semua Indonesia itu terpolusi, tapi banyak daerah di Indonesia itu yang terpolusi,” tutur Sri.
Dia mengharapkan Kementerian Kesehatan menggerakkan semua struktur kesehatannya untuk mulai membahas daerah-daerah memiliki sumber polusi udara tinggi.
Berdasarkan laporan Indeks Kualitas Udara Kehidupan (AQLI), polusi udara yang berisi partikel halus (PM 2.5) berpotensi mengurangi usia hidup rata-rata warga Indonesia hingga 1.4 tahun di bandingkan jika kualitas udara di Indonesia memenuhi standar WHO yakni 5ug/m2.
Akibat dampak kesehatan dan kerugian yang ditimbul dari masalah polusi udara, sejumlah kelompok masyarakat sipil berencana akan mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action terkait polusi udara Jakarta ini.
Aliansi tersebut kini sedang mengumpulkan data kerugian ekonomi khsuusnya dari segi biaya perawatan kesehatan yang harus ditembus warga yang terkena penyakit pernafasan akibat menghirup udara tercemar.