IPOL.ID- Keberhasilan pemerintah Tiongkok dalam mengatasi polusi udara perlu menjadi contoh.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Dia menilai, Jakarta bisa mencontoh langkah-langkah drastis yang pernah dilakukan pemerintah Tiongkok saat dikepung polusi udara yang ekstrem.
“Kita bisa belajar dari apa yang telah dilakukan pemerintahan Tiongkok. Mereka berhasil menangani polusi udara karena fokus mengubah sumber energi di tiga sektor, yakni industri, transportasi, dan perumahan. Nah, kalau Tiongkok bisa, tentunya kita juga bisa,” jelas politisi PDI Perjuangan ini kepada awak media di Jakarta, Selasa (29/8).
Handoyo menyatakan, pengendalian polusi harus dilakukan secara menyeluruh, serta ditandai dengan adanya kebijakan yang berkelanjutan.
“Suatu kebijakan jangka pendek, katakan misalnya seperti pembatasan jumlah kendaraan, tidak akan serta merta mengubah udara jadi bersih. Jadi kebijakan ini harus berlanjut dengan kebijakan jangka menengah dan panjang,” terang Handoyo.
Meskipun demikian, dia berpendapat, kebijakan jangka pendek, yakni mengurangi buangan emisi kendaraan cukup signifikan mengurangi kepekatan udara di Jakarta.
“Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, mengurangi kontribusi polusi udara yang di sebabkan oleh buangan emisi kendaraan saya kira cukup signifikan,’’ katanya.
Handoyo menambahkan, kebijakan jangka pendek, seperti mengurangi jumlah kendaraan harus dilanjutkan dengan kebijakan jangka menengah, sebut misalnya ajakan kepada ASN khususnya yang bekerja di Jakarta untuk work from home (WFH) secara bergantian.
“Para ASN yang bekerja di pemerintahan sebaiknya digilir agar WFH. Entah itu 50 persen atau berapa pun persentasenya, itu bisa sedikit mengurangi beban polusi udara,” ujar Handoyo.
Akan tetapi, lanjutnya, upaya mengatasi polusi dengan pengurangan kendaraan serta WFH sebagian karyawan ditambah pula perusahaan swasta harus, sepertinya tetap belum mencukupi.
“Meskipun pihak swasta ikut berkolaborasi, bersama-sama mengurangi beban polusi udara di Jakarta dengan mengajak karyawannya WFH secara bergantian, tetap saja, upaya tersebut belum mencukupi,” tegas Handoyo.
Menurut dia, diperlukan kebijakan jangka panjang seperti penggunaan energi ramah lingkungan.
“Energi panas bumi, meski mahal tapi itu perlu dikalkulasi, perlu dihitung dengan cermat,” tukasnya. (Sofian)