KPK Bekali Puluhan Pejabat Daerah dengan Pelatihan Penguatan Antikorupsi

IPOL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kembali pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Jakarta, Selasa (31/10).

Dalam pelatihan angkatan (batch) keempat 2023 tersebut, peserta berasal dari kalangan pejabat daerah beserta pasangan masing-masing. Ini kali kedua peserta pelatihan merupakan pejabat daerah.

Direktur Diklat Antikorupsi Dian Novianthi menuturkan ada tiga materi pembelajaran yang diberikan selama pelatihan. Materi tersebut antara lain, studi kasus korupsi, penguatan karakter integritas, dan implementasi integritas sebagai penyelenggara negara.

Selain itu, peserta pelatihan juga melakukan studi pengenalan rumah tahanan KPK. “Pada sesi studi pengenalan rutan, kami mengajak seluruh peserta untuk merasakan atmosfer rutan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus sarana pembelajaran bagi peserta agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” ujarnya

Dian berharap para peserta menindaklanjuti pelatihan dengan menyusun komitmen dan rencana tindak lanjut dalam membangun sistem antikorupsi di daerah masing-masing.

Pelatihan seharian itu merupakan tindak lanjut dari Executive Briefing yang telah dilakukan KPK kepada peserta sekaligus pasangannya pada Senin (30/10). Pada Executive Briefing angkatan kedelapan ini, pembekalan antikorupsi juga disertai dialog diberikan langsung oleh pimpinan KPK; hadir di acara yaitu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Sebelumnya, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK membekali nilai-nilai antikorupsi kepada 24 pejabat daerah pada 14 September lalu.

Tahun ini, KPK mengadakan PAKU Integritas untuk pejabat daerah sebanyak tiga angkatan. Angkatan ketiga atau terakhir diadakan pada 23 November mendatang.

PAKU Integritas merupakan pembelajaran antikorupsi yang ditujukan kepada penyelenggara negara selama sehari penuh. Kegiatan ini mengombinasikan metode ceramah dan diskusi dengan menghadirkan narasumber baik internal maupun eksternal KPK. Tujuan pelatihan ini untuk menguatkan komitmen antikorupsi kepada penyelenggara negara.

Selain pejabat daerah, KPK sebelumnya telah mengadakan pelatihan untuk pejabat eselon satu kementerian.

Pada pelatihan kali ini, para pejabat tersebut berasal dari 12 daerah. Mereka adalah penjabat (pj) kepala daerah dan ketua DPRD, antara lain Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki, Pj Bupati Mesuji Sulpakar, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah, Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif, dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Rismanto.

Selanjutnya, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad, Ketua DPRD Kota Bekasi M. Saifuddaulah, Pj Bupati Tulungagung Heru Susesno, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, dan Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto.

Lalu, Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Efendi, Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansyah, Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Syahrudin M Noor, Pj Bupati Mamberamo Tengah Manggar Sirait, dan Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Hengky Dany Jikwa.(Yudha Krastawan)