“Bahkan, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran itu bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK,” ujarnya.
Kemudian, pasangan Prabowo-Gibran akan mengonsolidasikan semua lawan politik Jokowi untuk bersatu, termasuk PDIP, untuk melakukan perlawanan secara terbuka pada kekuasaan Jokowi dengan mengalahkan Prabowo-Gibran.
“Di sinilah, pertemuan Puan Maharani dan Jusuf Kalla menemukan urgensi dan revelansi-nya, sebagai koordinasi awal untuk membuka kemungkinan kerja sama politik di putaran kedua Pilpres 2024, jika Jokowi dianggap betul-betul sudah ‘berulah’ dan ‘lupa diri’ dengan amanah kekuasaan yang ia pegang saat ini,” tutur Umam. (tim)
