Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menyampaikan bahwa demi mewujudkan harga BBM yang terjangkau ke pelosok NKRI melalui program BBM Satu Harga, dengan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran tentunya tidak mudah, oleh karenanya harus dikawal bersama.
“Untuk sampai pada titik ini, mendistribusikan BBM sampai dengan pelosok negeri, tidak semata-mata mudah dan ditempuh dalam waktu yang tidak singkat. Ada effort dan kerja-kerja kolektif, baik dengan Pengusaha Lokal, Badan Usaha Penugasan dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, cita-cita nasional yang mulia untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, harus terus kita kawal, tidak hanya sampai lembaga penyalur ini terbangun, tetapi memastikan penyalurannya yang harus tepat guna dan tempat manfaat bagi yang berhak”, tandasnya.
Sejak tahun 2017 hingga saat ini, pemerintah telah membangun total 503 lembaga penyalur yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2023 sudah terbangun 80 SPBU dari target 89 lokasi, dan diharapkan sampai dengan akhir tahun target tersebut akan tercapai. Pemerintah sendiri menargetkan dapat membangun total 583 SPBU sampai dengan tahun 2024.
