Sertifikasi halal diperkirakan akan menjadi salah satu senjata UMKM Indonesia untuk menembus pasar global karena status kehalalan tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di pasar internasional. Potensi UMKM ini juga disadari oleh pemerintah sehingga dibentuk UU Cipta Kerja dan UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai UMKM bersertifikat halal. Di lain pihak, untuk membangun UMKM bersertifikat halal perlu melalui beberapa tahapan.
Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang terkendala masalah biaya. Berdasarkan data GAPMMI (Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia), terdapat 1,6 juta pelaku industri makanan dan minuman kecil dan hanya 10% saja yang sudah mengantongi sertifikat halal. Data tersebut menggambarkan masih banyak UMKM di Indonesia yang belum tersertifikasi halal.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan target sebesar 10 juta sertifikasi halal hingga tahun 2024. Untuk itu, dukungan segenap pihak diharapkan mempercepat pencapaian tersebut. Dikarenakan sertifikasi halal memiliki kaitan dengan aspek yang luas di antaranya menyangkut kebersihan, bisnis, perdagangan internasional, pasar, reputasi, hingga isu global lainnya.
