Menurutnya ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio Gini pengeluaran menunjukkan perubahan yang berbeda di area perkotaan dan perdesaan. “Di perkotaan, rasio Gini mengalami peningkatan dari 2014 hingga 2019, kemudian meningkat lagi dari 2020 hingga 2023. Sementara, di perdesaan terjadi penurunan pada 2012-2014, peningkatan pada 2015 dan 2018, dan penurunan lagi dari 2019-2023. Interpretasi perubahan rasio Gini ini penting dalam konteks kebijakan ekonomi dan perbandingan antara perkotaan dan perdesaan dalam hal ketimpangan,” kata Didin dalam siaran pers yang diterima redaksi.
Ia menekankan bahwa langkah utama perubahan adalah orientasi pembangunan harus lebih inklusif berkeadilan sosial dalam paradigma pembangunan dan memperbaiki kelembagaan institusi sosial-ekonomi seperti BULOG, KPPU dan KPK. “Dengan tujuan mengurangi ketimpangan serta menciptakan pasar yang lebih sehat. Sehingga high cost politik yang sangat tinggi membuat Indonesia harus membayar akan itu semua,” ujarnya.
Ahmad Khoirul Umam, Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy melihat bahwa China memiliki penciptaan image yang sangat tinggi saat pemerintahan presiden Joko Widodo. “Dominasi China, terjadi saat perang dagang tahun 2018 – 2020. Terjadi shifting yang melakukan akselerasi dengan kekuatan ASEAN. Dimana pola kerja sama dan interaksi cenderung terjadi di ASEAN sendiri dan dominasinya lebih kuat. Dari sisi komoditas yaitu pertama elektronik, kedua transportasi dan beberapa elemen lain,” paparnya.
