IPOL.ID – Pernyataan mantan Wagub DKI Jakarta, pendamping Anies Baswedan, Sandiaga Uno yang menyebut diangkatnya isu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terkait orang dalam (ordal) hanya menimbulkan aib masa lalu menuai pro dan kontra.
Apalagi, pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta.
Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan pun ikut bersuara. Dikatakan pengganti almarhum Gembong Warsono sebagai orang nomor dua di partai pemenang Pileg 2019 itu. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan diminta untuk merenungkan ucapannya terkait fenomena orang dalam tersebut.
“Masih ingat dengan TGUPP. Itu kan ada di era kepemimpinan Anies Baswedan menjadi gubernur. Jadi kalau dia mengungkit orang dalam, silkan merenungkan,” ujar Ketua Bapemperda DPRD DKI itu.
Pantas mengungkapkan, istilah orang dalam yang diungkap Anies Baswedan dalam debat capres putaran pertama lalu dinilai merupakan tindakan diskriminatif.
Sebab, dengan adanya pengelompokan orang dalam dan orang luar pada satu roda pemerintahan. Hal itu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena tindakan diskriminatif.
“Bicara orang dalam dan orang luar. Hal itu harus ditiadakan dalam praktek pemerintahan. Karena hal itu akan merugikan masyarakat. Tidak boleh ada pelayanan yang didasari oleh sikap diskriminatif lantaran ada perbedaan dalam memperlakukan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan jubir Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira, merespons adanya ungkapan Sandiaga Uno terkait TGUPP merupakan aib masa lalu. Angga menilai pernyataan Sandiaga sama saja mengakui adanya kekeliruan soal TGUPP.
“Kalau aib itu berarti Pak Sandi mengakui bahwa itu hal yang keliru bukan, maksudnya kan kalau Pak Sandi bilang itu aib berarti ada sesuatu yang keliru dong. Kalau itu prestasi berarti itu bagus kan, namanya aib itu kan ada sesuatu yang keliru,” kata Angga kepada wartawan, Minggu (17/12).
Menurutnya, yang disampaikan terkait TGUPP merupakan kenyataan yang sulit dihindari dan merupakan fakta.
“Saya hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada, TGUPP merangkap jadi komisaris di BUMD. Lalu rekrutmennya gimana? apakah memang ada rekrutmen? Setahu saya nggak ada, rekrutmen secara objektif itu kan nggak ada, itu kan subyektivitas. Perkara ada orang yang memenuhi standar, ya itu subyektivitas lagi,” ucap Angga.
Karenanya, sambung Anggawira mempertanyakan ungkapan ordal dalam debat capres lalu.
“Ordal yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa? Ordal dalam konteks nepotism dalam jabatan, nah itu juga ketika beliau memimpin kan nepotism dalam jabatan itu ada,” tambahnya.
Angga menegaskan tak bermaksud untuk mengungkit-ungkit masa lalu dari kebijakan Anies-Sandi di Jakarta. Tapi, dia memperingatkan bahwa calon pemimpin bangsa harus menyampaikan sesuai dengan yang dilakukannya.
“Ini maksudnya kan kita nggak mengungkit, kan hanya jadi pembelajaran supaya orang itu menyampaikan walk the talk apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu juga untuk saya memperingatkan juga siapa tahu Mas Anies dapat kesempatan lagi memimpin di kemudian hari, nah itu harus ditetapkan komitmen yang disampaikan,” imbuhnya.(Sofian)