“Pak Heru sebetulnya menceritakan bagaimana mestinya pelayan publik itu menyikapi tugasnya, bukan seperti bisnis. Saya juga PNS, dan saya sudah tahu pahit-pahitnya dari asisten (dosen) tidak punya uang, segala macam,” jelas dosen pasca sarjana di Universitas Indonesia (UI) ini.
Menurut dia, ASN yang bertugas di IKN harus melihat hal ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebuah tantangan dalam pengembangan diri. Mereka bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya di wilayah yang baru dibuat oleh pemerintah pusat.
Selain itu, penataan dan pengembangan IKN yang digagas Presiden RI Joko Widodo juga tidak main-main karena menelan anggaran Rp 500 triliun lebih. Meski saat ini menjadi daerah pelosok, Lisman meyakini di masa mendatang pengembangan IKN di Kalimantan Timur akan sama baiknya seperti di Pulau Jawa.
“UI dulu dipindah ke Kota Depok (sebelumnya Jakarta), waktu dipindah itu banyak yang ribut karena tidak mau, dan segala macam. Orang yang pintar, mereka membeli tanah di Depok, dan sekarang mereka happy-happy saja karena harga tanah sudah mahal,” ungkapnya.
