PKS Tolak RUU DKJ, Gubernur DKI Bisa Diberhentikan Presiden

IPOL.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

Sebab dalam draf tersebut mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul DPRD.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli atau biasa disapa MTZ mengatakan, wacana gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih presiden itu seperti Indonesia dibawa kembali ke Orde Baru.

“Nah kalau kembali ditunjuk oleh presiden ya kembali ke order baru dong ya,” kata MTZ di Jakarta Rabu (6/12).

MTZ juga heran kenapa hanya Jakarta pimpinannya yang ditunjuk oleh presiden, sedangkan kota lain tidak. Padahal pada presiden selanjutnya Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

“Dan juga kemudian ini kok cuma Jakarta doang yang lainnya gimana. Jadi lucu nanti Jakarta walaupun bukan ibu kota lagi, tapi ternyata khusus Jakarta gubernurnya ditunjuk presiden yang lain seperti apa,” urainya.

Lantas, terlepas dari siapa presiden nanti usai Pemilu 2024, MTZ mendorong, agar fraksi-fraksi di DPR untuk tegas menolak RUU DKJ seperti dilakukan Fraksi PKS. Sebab, aturan tersebut memundurkan demokrasi yang sudah lama berjalan di tanah air.

“Nah, tapi karena ini masih rancangan undang undang ya saya berharap kami berharap supaya ini para fraksi fraksi bisa memperjuangkan lagi untuk kembali ke normal lah ya, seperti halnya yang kemarin ya itu saja, terutama di fraksi PKS ya,” tutupnya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU DKJ menjadi beleid inisiatif DPR melalui Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2023-2024 di gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (5/12).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus. Dalam rapat Lodewikj menyebut ada delapan fraksi setuju dengan catatan terkait RUU DKJ disahkan menjadi inisiatif DPR. Mereka adalah Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.

Dari sembilan fraksi di parlemen, hanya PKS yang menolak. PKS menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Indonesia. (Sofian)