IPOL.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kepala negara boleh berkampanye atau memihak dalam hajatan Pemilu dan Pilpres 2024.
Hal itu Jokowi sampaikan menanggapi adanya sindiran menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. Menteri yang di maksud adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Ya kan hak demokrasi. Hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Saat itu, Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, tapi sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
“Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” ujar Jokowi.
Ia menggarisbawahi, yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara.
Mantan wali kota Solo itu menambahkan, sudah ada aturan terkait keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik. “Hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja,” katanya menutup pembicaraan dengan wartawan. (ahmad)