IPOL.ID – Tahun pertama kepemimpinan presiden Prabowo, APBN 2025 bakal mengalami kenaikan signifikan, yakni Rp3.500 triliun.
Kenaikan APBN itu sudah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Dengan anggaran besar itu, anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan agar APBN 2025 harus digunakan untuk prioritas penyelenggaraan negara.
Dia menyebut prioritas penyelenggaraan negara itu penting supaya anggaran tersebut bisa menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5,2 persen yang ditargetkan.
“APBN itu jangan sampai habis hanya untuk gaji penyelenggara negara (PNS). Tapi, untuk penyelenggaraan negara. Karena itu, APBN harus berbasis program kerja, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan melalui Musrembang yang dipetakan oleh BappenasRI,” kata Zulfikar, Rabu (12/6).
Zulfikar menilai motto atau tagline Kemenkeu RI yang mencari sebanyak-banyaknya, pendistribusian sebaik-baiknya dan inovasi keuangan, jangan sampai hanya mengkolek- kolek dari pajak yang kecil, tapi yang besar-besar dibiarkan.
Hal itu agar APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terwujudnya pemerataan, dan mensejahterakan masyarakat.
“Collecting more; standing better and innovation finance (Mengumpulkan lebih banyak; berdiri lebih baik dan inovasi keuangan). Tapi, kalau 50% saja habis untuk belanja negara (gaji pegawai) tentu sulit bisa menggeliatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Artinya APBN itu sudah presisikah? Kalau tidak, ya sulit,” kata legislator Golkar itu. (sofian)