IPOL.ID – Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada hari Senin (11/6) menggarisbawahi kembali upaya memperjuangkan rakyat Palestina, tidak saja dengan memantau secara seksama kondisi di Gaza yang sangat rentan, tetapi juga mendorong upaya tanggap darurat kemanusiaan di daerah kantung itu.
Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, di Amman, sesaat setelah tiba di negara Kerajaan itu.
Yordania, bersama Mesir dan PBB, pada Senin melangsungkan KTT “Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza” (“Seruan untuk Bertindak: Tanggap Darurat Kemanusiaan bagi Gaza”) di Amman, Yordania. Prabowo hadir dalam kesempatan tersebut untuk mewakili Presiden Joko Widodo.
“Pemerintah Indonesia saat ini masih terus memantau dengan cermat perkembangan yang memburuk di Gaza (karena) jumlah korban jiwa dan luka terus meningkat,” ujar Prabowo, dilansir VOA.
“Indonesia sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di Gaza yang sangat rentan saat ini,” lanjutnya.
Konferensi tersebut dilangsungkan bersamaan dengan dimulainya kembali perundingan gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir dan Qatar.
Menlu AS: Israel setujui proposal gencatan senjata
Berbicara di sela-sela lawatannya ke Kairo, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim bahwa Hamas adalah satu-satunya pihak yang tidak menerima proposal Amerika Serikat yang mencakup perjanjian gencatan senjata di Gaza.
“Negara-negara di seluruh kawasan ini dan di seluruh dunia, dan juga organisasi internasional telah mendukung proposal ini. Israel telah menerimanya. Satu-satunya pengecualian, yang belum mendukung, adalah Hamas,” ujarnya.
“Apakah Hamas ingin mengakhiri konflik ini, mengakhiri perang ini? Kita akan mengetahuinya,” tambahnya.
Dewan Keamanan PBB pada Senin (10/6) sore mendukung proposal gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza yang dipaparkan Presiden Joe Biden. Sebelumnya dewan itu juga mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan yang ditawarkan guna mengakhiri perang selama delapan bulan terakhir.
Hamas menyambut baik penerapan resolusi yang disusun oleh Amerika Serikat itu. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip rencana tersebut.
Rusia sendiri memilih abstain dalam pemungutan suara di DK PBB, sementara 14 anggota DK PBB lainnya mendukung resolusi rencana gencatan senjata tiga tahap yang diuraikan Biden pada 31 Mei lalu, yang disebutnya sebagai inisiatif Israel.
Tekanan untuk segera menyetujui gencatan senjata antara Israel-Hamas di Gaza semakin memuncak pascaoperasi pembebasan sandera Israel di Nuseirat hari Sabtu (7/6) lalu, yang menewaskan sedikitnya 274 warga Palestina.
Israel mengklaim operasi militer terbesar ke jantung Jalur Gaza sejak berkecamuknya perang pada 7 Oktober lalu, menelan begitu banyak korban jiwa karena pihaknya diserang terlebih dahulu dari kawasan pemukiman yang padat penduduk.
Pembentukan “Koalisi Kemanusiaan”
Guru besar hukum internasional di Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, mengatakan sedianya Prabowo menyampaikan kembali pernyataannya di forum Shangri-La Dialogue di Singapura, soal “kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian dan tenaga medis untuk merawat anak-anak di Gaza” dalam KTT di Yordania ini.
“Apa yang disampaikan Menhan Prabowo adalah dalam rangka mewujudkan Koalisi Kemanusiaan,” ujarnya seraya menambahkan “ini dapat menjadi tawaran Indonesia bagi negara-negara yang hadir di KTT Gaza ini.”
Lebih jauh Rektor Universitas Jendral Ahmad Yani ini mengatakan “apa yang disampaikan oleh Prabowo itu adalah dalam upaya “mewujudkan Koalisi Kemanusiaan,” yang mirip-mirip dengan “Coallition of the Willing” bentukan AS pada 2003 saat hendak menginvasi Irak dan menangkap Saddam Husein, ujarnya.
Koalisi tersebut dapat melakukan tindakan konkret seperti mengirim pasukan untuk mengawasi jalannya gencatan senjata, dan membangun fasilitas medis yang sebagian besar hancur akibat serangan Israel-Hamas.
“Dalam KTT di Yordania ini, Pak Prabowo bisa menyampaikan hal-hal ini dan meminta negara-negara yang hadir untuk bergabung dalam Koalisi Kemanusiaan ini, guna menghadapi kekejaman Israel,” ujar Hikmahanto menutup pembicaraan. (VOA Indonesia/far)