“Masih ada saudara-saudara kita yang posisinya tidak bisa dinaikkan ke atas kira-kira begitu, kira-kira ada lansia dan disabilitas permanen itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan diberikan santunan secara permanen juga. Ini menjadi tantangan kita,” ungkap Katiman.
Sejalan dengan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Chaerul Dwi Sapta mengatakan, selain memanfaatkan bonus demografi dan kolaborasi lintas lembaga, penanganan kemiskinan ekstrem juga perlu dimulai dari sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
