“Karena banyak orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri karena kendala biaya di sekolah swasta,” kata Purwo.
Dalam meningkatkan pendidikan berkeadilan ini, Purwo mengaku mendapatkan tantangan yang sangat besar. Misalnya saat Disdik DKI harus membuat kebijakan terkait PPDB jalur zonasi prioritas yang pada praktiknya tidak bisa memuaskan semua pihak.
“Bayangkan saja, kuotanya hanya 47 dari 100 orang, jadi 53 lainnya tidak terangkut. Seleksi PPDB mau dibikin model apa pun, kita harus berpikir lebih jauh bahwa hak anak untuk pendidikan harus kita fasilitasi,” tambahnya.
Dengan kebijakan zonasi prioritas dan berbagai upaya penyempurnaan yang dilakukan, Disdik DKI berharap dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh anak di Jakarta. Upaya ini juga diharapkan dapat memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Harapan kami, dengan adanya sistem yang lebih baik, semua anak dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tutup Purwo. (tim)
