IPOL.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri wajib menjaga netralitas selama menjelang atau bertepatan momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Hal itu kembali ditekankan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto saat membuka rapat koordinasi (rakor) di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7/2024).
Dia menilai, netralitas ASN, Polri dan TNI adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” jelas Hadi.
Untuk itu, mantan Panglima TNI tersebut mengajak untuk bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.
“Kita tingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Hadi juga mengimbau bagi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.
“Pemerintah Daerah agar memberikan fasilitasi terhadap penyelenggara Pilkada supaya Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari komponen bangsa, Hadi pun juga mengajak para pihak bersama-sama terlibat dalam menjaga persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat.
“Kita tingkatkan pendidikan politik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif, dan berkualitas,” terangnya. (Yudha Krastawan)