Hal lainnya yang menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan adalah kemiskinan yang terkonsentrasi di perdesaan dan beberapa provinsi, anggaran program pemberdayaan ekonomi belum optimal untuk pengentasan kemiskinan, hingga kebijakan bansos masih bersifat pukul rata.
“Bansos kita 300 ribu mau dari Aceh-Papua sama, padahal kalau kita lihat biaya hidup di masing-masing daerah itu bisa berbeda. Jadi kita sering mendengar kalau di Papua untuk mengambil uang bansos mereka ngambilnya berapa bulan sekali/tiga bulan sekali karena untuk mengambilnya ongkosnya tinggi. Hal-hal tersebut mungkin ke depannya kita juga perlu perhatikan,” terangnya.
Lebih lanjut, Raden mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama agar upaya pengentasan kemiskinan, khususnya melalui bansos dapat sesuai target dan tepat sasaran. “Pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, [perlu tegas] siapa yang bisa kita masukkan dan siapa yang harus kita keluarkan dalam list [penerima] bantuan sosial,” pungkasnya.
