IPOL.ID – Puluhan operator yang berurusan dengan pengadaan armada Jaklingko mengadukan nasibnya pada Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta.
Para operator yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru itu mengeluhkan pembagian kuota, khususnya pengadaan bus kecil yang dioperasikan untuk pelayanan transportasi masyarakat Jakarta.
Apalagi, dari temuan di lapangan kuota yang disediakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencapai 200 unit. Ironisnya, info yang didapatkan dari Transjakarta pada operator bagi Forum Komunikasi Laskar Biru, hanya 100 armada.
“Jangan sampai ada 1 operator mendapatkan kuota mencapai 1.400. Sementara kita yang berada dipenyediaan armada Jaklingko hanya dapat 1.300. Apalagi jumlah itu harus dibagi 10 operator. Ini kan tidak adil,” ujar Berman Limbong selaku operator Komilet Jaya usai audiensi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/72024).
Menurutnya, pengaduan yang dilakukan pihak operator tidak dilandasi oleh faktor kecemburuan. Namun, kata dia operator-operator berharap profesionalitas para pemangku jabatan.
“Lakukan seleksi sesuai aturan yang ada. Karena jika didasarkan pada audit kinerja. Jelas-jelas kita selalu unggul dengan parameter yang jelas. Jadi jangan berubah-ubah. Kalau parameter jelas, ya monggo,” tukasnya.
Jika diperlukan, sambungnya lagi asas persentase dikedepankan. “Operator yang belum capai 50 persen dipenuhi,”imbuhnya.
Lebih lanjut, Limbong menyinggung ketidakjelasan dari direksi PT. Transjakarta. Malah, dia pun menuding direksi Transjakarta tidak memiliki ketegasan.
“Ketegasan direksi sangat dibutuhkan. Karena jika persoalan ini berlarut maka kami akan menggelar aksi damai ke kantor Pj gubernur. Agar segera dipertemukan pihak-pihak yang berkepentingan,” ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat, Desie Christhiyana Sari menyesalkan adanya persoalan yang dialami para operator Jaklingko.
Menurutnya, Transjakarta harus secara transparan dan adil terhadap para operator Jaklingko.
“Semua operator Jaklingko harus diperlakukan secara adil. Jangan ada pihak yang lebih diuntungkan sehingga mengusik rasa ketidakadilan yang berpotensi menimbulkan konflik di antara sesama operator. Pihak TransJakarta, Dishub dan pihak operator harus dipertemukan agar persoalan yang terkait dengan ketidakadilan ini bisa diselesaikan,” katanya.
Dia mengatakan, keberadaan Jaklingko memiliki efek yang sangat besar bagi terciptanya lapangan pekerjaan dan membantu permasalahan mobilitas dan kemacetan di Jakarta dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan murah.
“Saya berharap agar Pj gubernur dapat turun langsung dalam mengatasi persoalan ini dengan menghadirkan semua pihak yang berkepentingan para operator Jaklingko, Dishub, dan TransJakarta” tegas anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.
Disamping itu, Desie berharap sisi transparansi dikedepankan dalam mencari solusi. “Harus ada transparansi agar tidak ada pihak yang disalahkan, baik itu pihak TransJakarta atau Dishub. Hal ini untuk menghindari miskomunikasi dan saling curiga. sehingga persoalan bisa segera diselesaikan dengan tuntas,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI itu.
Dijadwalkannya, pasca menerima laporan tertulis dari para operator. Fraksi Partai Demokrat akan mengirimkan surat pada Komisi B DPRD DKI.
Komisi B, kata dia nantinya akan melakukan pemanggilan pada para operator, Transjakarta dan Dishub. “Tujuannya agar ada solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Fraksi Demokrat, selalu mendorong agar Daerah Khusus Jakarta dapat bertransformasi menjadi kota global, di mana salah satunya indikatornya adalah mampu menata sistem transportasi kota dengan baik,” tutupnya. (Sofian)
