FAKTA: Tolak Kenaikan Tarif Tol yang Membebani Masyarakat

IPOL.ID – FAKTA Indonesia dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif tol yang dinilai memberatkan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi.

Kebijakan itu bukan hanya tidak adil, tetapi juga berisiko memperdalam ketidaksetaraan akses infrastruktur, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto mengungkapkan alasan penolakan itu, di antaranya, pertama, soal beban ekonomi masyarakat, kenaikan ini akan menaikkan biaya hidup dan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terdampak pandemi. Biaya transportasi yang naik bakal langsung berdampak pada harga barang dan jasa, merugikan konsumen luas.

Kedua, kualitas layanan buruk, kenaikan tidak layak, hingga kini jalan tol masih dipenuhi masalah seperti kemacetan, jalan rusak, dan fasilitas minim.

“Kenaikan tarif tanpa perbaikan signifikan adalah bentuk ketidakadilan bagi pengguna,” kata Tubagus di Jakarta, pada Rabu (18/9/2024).

Ketiga, transparansi dan keadilan dipertanyakan, proses ini kurang melibatkan masyarakat dan terkesan hanya menguntungkan investor.

“Karena infrastruktur tol adalah hak publik, bukan sekadar alat pengembalian investasi,” ujarnya.

Dalam hal kontra argumennya, lanjut Tubagus, kenaikan tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Menurutnya, tidak semua pengguna tol mampu menanggung tarif baru.

“Kebijakan ini akan paling berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” imbuhnya.

Kemudian kedua, pengembalian investasi tidak bisa mengorbankan kepentingan publik. Infrastruktur publik harus diutamakan untuk melayani masyarakat, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau investasi.

Ketiga, pemenuhan SPM belum terbukti kenaikan tarif seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang nyata, bukan sekadar janji tanpa bukti.

Dalam hal ini ada tiga tuntutan FAKTA Indonesia yaitu menunda kenaikan tarif tol hingga ada evaluasi transparan yang melibatkan publik. Lalu perbaiki kualitas layanan tol sebelum membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.

“Terakhir kebijakan yang dikeluarkan harusnya adil dan pro-Rakyat, bukan pro-investor,” pungkas Tubagus. (Joesvicar Iqbal)