IPOL. ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui jika saat ini terus membangun sinergi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dimotori oleh Inspektorat DKI Jakarta dan Pusat Penerangan (Puspen) Kejaksaan.
“Melalui sinergitas antara lembaga, tentunya akan terjalin kerja sama strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperkuat komitmen anti-korupsi” ujar Pj. Gubernur Heru Budi, Minggu (20/9/2024).
Pj Heru menambahkan, salah satu inisiatif utama dalam sinergi, yakni program edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta bahaya praktik-praktik yang melanggar hukum.
Melalui program Jaksa Mengajar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan. Sehingga, kata dia ASN tidak hanya didorong untuk memahami bahaya korupsi, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
“Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membentengi diri dari kegiatan ilegal,” katanya.
Lebih jauh, Pj Heru menegaskan kerja sama dengan Kejaksaan RI juga mencakup upaya sosialisasi kepada ASN tentang penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.
Dilihat dari sisi penegakan hukum, Pj. Gubernur Heru menegaskan, kerja sama dengan Kejaksaan RI juga melibatkan pendampingan dalam berbagai proyek strategis pemerintah daerah.
Sehingga, sambungnya lagi pengawasan secara terpadu diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.
Disamping itu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI dan layanan terpadu lainnya.
Sistem ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga meminimalkan potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan lainnya.
“Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.
Dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance. Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI diharapkan mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
“Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi,” pungkasnya.
Dalam acara yang sama, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sangat concern dalam membangun nilai-nilai integritas, bukan hanya bagi internal Pemprov, tapi bagi seluruh masyarakat Jakarta.(sofian)
