IPOL.ID – Dua pekan mendatang akan menjadi sangat krusial, sebab DPRD dan Pemprov DKI bakal membahas APBD DKI perubahan 2024 dan APBD 2025.
Pengamat politik Ujang Komaruddin meminta agar masyarakat melakukan pengawasan langsung terhadap proses uang pajak rakyat yang diperuntukan bagi pembangunan di Jakarta itu.
“Publik harus melakukan pengawasan ekstra ketat. Karena ini menyangkut uang rakyat, jadi harus diawasi,” ujar Ujang, Kamis (17/10/2024).
Dia mengatakan, pengawasan itu perlu dilakukan. Mengingat, kata dia tidak menutup kemungkinan adanya praktek cawe-cawe proyek dalam pembahasan APBD DKI.
“Uang pajak rakyat harus benar-benar diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan,” ketusnya.
Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong seluruh pimpinan dan anggota komisi serta badan menjalankan fungsinya di dalam alat kelengkapan dewan (AKD) secara optimal.
Dengan demikian, AKD bisa memberikan rekomendasi dan solusi terhadap permasalahan di Jakarta.
Mengingat pada pekan depan, DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta akan memulai pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Harapan saya minggu ini semua tuntas, semua komisi, minggu depan sudah running semua, go, gaspol,” ujar Khoirudin.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta juga berharap, anggota legislatif dapat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal sebagai bentuk pelayanan kepada warga Jakarta.
“Harapannya sampai dengan lima tahun ke depan kita betul-betul satu kata, satu komando, bagaimana memaksimalkan perangkat kita legislasi, penganggaran dan kontroling untuk melayani masyarakat,” ungkap Khoirudin.(sofian)
