Rapat koordinasi lanjutan untuk membahas hal tersebut akan digelar dengan menghadirkan stakeholder terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. “Masukan-masukan dari stakeholder akan menyempurnakan kebijakan ini, termasuk implementasinya di lapangan,” pungkasnya.
Hal senada dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra. Menurutnya, penerapan BBM ramah lingkungan memerlukan persiapan yang matang sebelum dilaksanakan oleh Badan Usaha Penugasan.
“Berdasarkan pemaparan yang dilakukan Badan Usaha Penugasan, persiapan penerapan BBM rendah sulfur ini sudah cukup baik. Namun demikian, pasti nanti akan ada hal-hal terkait teknis dan operasional yang menjadi tantangan dalam implementasinya. Di situlah pentingnya untuk kita melakukan koordinasi,” ungkap pria yang disapa Tiko ini.
Dirinya mengharapkan agar koordinasi semua pihak terkait terus dilakukan sehingga implementasinya berjalan lancar.
Senior Vice President (SVP) Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azop menyambut baik koordinasi dan masukan-masukan yang diberikan oleh stakeholder terkait rencana implementasi BBM ramah lingkungan, termasuk BPH Migas.
