IPOL.ID – DPRD DKI Jakarta meminta agar pemprov bebenah menghadapi perubahan status menjadi kota global.
Harapan itu tergambar dalam rapat konsultasi DPRD, yakni Komisi D dengan eksekutif, Rabu (23/10/2024).
Anggota Fraksi PPP, Matnoor Tindoan dalam rapat konsultasi di Komisi D, mengungkapkan keperihatinannya terhadap kondisi masyarakat Jakarta.
Salah satunya, menyangkut persoalan kelayakan tempat tinggal masyarakat yang harus tidur dengan cara bergantian atau ship, malam, siang dan sore.”Menuju Jakarta kota global, seharusnya persoalan seperti itu tidak ada lagi. Jangan ada satu keluarga tidur bergantian,” ujar anggota DPRD tempat periode itu.
Anggota DPRD DKI dari PKS, Ghozi menyoroti persoalan penataan kampung kumuh yang diprogramkan oleh pemprov.
Dari pengamatannya, program penataan kampung kumuh cenderung tidak tuntas saat implementasi di masyarakat.
“Tidak tuntas itu karena penataan itu dilakukan berpindah-pindah. Malah program CIP dan CAP pada 2024 ini terkesan menghilang,” sesalnya.
Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat, Ferial Sofyan menyarankan agar pemprov mengedepankan program prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika dibutuhkan pembangunan rumah susun, lanjut anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaktim itu pemprov perlu menyediakan lahan untuk pembangunan.
“Kami mempertanyakan program prioritas apakah sudah dipikirkan untuk tahun 2025 mendatang. Khususnya dalam hal pengadaan lahan untuk pembangunan rusun atau pun program pembangunan lainnya di Jakarta,” tukasnya.(Sofian)
