Didukung oleh para ahli hukum berpengalaman, PBB sangat identik dengan sosok Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjabat sebagai Menkumham. Selepas Yusril tidak lagi menakhodai PBB, ia tetap meninggalkan legacy dengan estafet kepemimpinan berupa kaderisasi yang kompeten. Sosok itu salah satunya adalah Pj Ketum PBB Fahri Bachmid.
Pria kelahiran Kabupaten Buru, Maluku pada 1977 ini adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, praktisi hukum sekaligus intelektual Indonesia. Ia dikenal memiliki keahlian mendalam dalam hukum tata negara. Ini menunjukkan bahwa PBB memiliki kader dengan kapabilitas untuk memimpin dengan baik.
Peran dalam Koalisi Prabowo Subianto
Dalam sambutan penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra akhir Agustus 2024 lalu, ketua umumnya menyoroti betapa kronisnya kondisi bangsa ini akibat praktik korupsi yang merajalela di berbagai lapisan pemerintahan. Ketum Gerindra yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto menyoroti lemahnya supremasi hukum.
Sejalan dengan itu, PBB, sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sejauh ini memberikan kontribusi signifikan dalam urusan hukum di pemerintahan Prabowo. Mengingat PBB memiliki reputasi kuat dalam memperjuangkan penegakan hukum yang berbasis pada konstitusi.
