Pengesahan undang-undang cipta kerja pada 2020, yang dianggap menguntungkan kepentingan bisnis dengan mengorbankan perlindungan pekerja, juga memicu demonstrasi di seluruh Indonesia.
Firman Noor, analis politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan bahwa DPR telah berkinerja buruk, mereka hanya mengesahkan sekitar 24 dari target 260 undang-undang selama masa jabatannya.
Dia mengatakan bahwa turunnya kinerja DPR tersebut dipicu kurangnya motivasi dan efektivitas dalam badan legislatif tersebut untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan.
“Banyak alokasi anggaran yang disetujui DPR tidak masuk akal, dan ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakefektifan oposisi dalam legislatif.” (tim/benarnews)
