IPOL.ID – Transaksi non-tunai kini semakin menjadi bagian esensial dalam pengelolaan keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Penggunaan transaksi digital menawarkan berbagai manfaat, termasuk efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pencatatan keuangan.
Inovasi dalam transaksi non-tunai ini berperan penting, terutama dalam mendukung pemerintah desa untuk mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi dan memudahkan pemantauan anggaran di setiap lini pengelolaan desa.
bank bjb mengambil langkah signifikan dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi keuangan di pedesaan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah dengan mengimplementasikan siskeudes link pada kabupaten dan kota yang memiliki desa.
Kerja sama ini dituangkan dalam komitmen bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 18 Kabupaten dan 1 Kota di Jawa Barat.
Penandatanganan Komitmen Bersama ini menjadi tonggak awal dari akselerasi penerapan transaksi non-tunai yang akan melibatkan hampir seluruh desa di provinsi tersebut.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 18 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Isa Anwari beserta jajaran serta tamu undangan lainnya.
Melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) link yang terhubung dengan API Cash Management System (CMS) dari bank bjb, diharapkan setiap transaksi dapat dilakukan secara digital dan mudah dipantau. Inovasi ini memungkinkan desa untuk bertransaksi langsung tanpa melibatkan uang tunai, yang pada gilirannya mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran desa.
Dalam komitmen bersama ini, bank bjb juga berperan sebagai bank persepsi yang mengelola seluruh transaksi keuangan desa. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi bank bjb untuk memperkenalkan layanan perbankan digitalnya secara lebih luas di pedesaan, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem transaksi keuangan yang terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah dan pusat.
Implementasi komitmen ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya sinergi ini, transaksi non-tunai di tingkat desa diharapkan mampu berjalan lebih lancar dan terstruktur, sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong desa mandiri yang berbasis teknologi.
bank bjb selama ini aktif dalam memperkenalkan berbagai program inovasi keuangan, seperti layanan cashless dan digital payment melalui produk CMS dan mobile banking. Hal ini memudahkan pengguna, baik perorangan maupun lembaga, untuk melakukan transaksi dengan cepat dan aman, tanpa terhambat jarak dan waktu.
Inovasi-inovasi ini juga memperluas inklusi keuangan di pedesaan, memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk menggunakan produk keuangan modern. Nantinya, setiap desa diharapkan dapat menjalankan pengelolaan anggaran secara efektif.
Bertempat di Jimmers Mountain Resort Bogor, penandatanganan Kesepakatan Bersama ini diikuti dengan sosialisasi implementasi transaksi non-tunai di seluruh desa di Jawa Barat. Kegiatan ini juga menjadi forum bagi bank bjb, DPMD dan Diskominfo untuk memperkenalkan fitur-fitur Siskeudes Link dan bagaimana desa dapat memanfaatkannya.
Dengan adanya CMS bank bjb yang terintegrasi, pemerintah desa tidak hanya memiliki kontrol atas anggaran tetapi juga fleksibilitas dalam melakukan transfer dana secara elektronik.
Selain untuk memudahkan transaksi, sistem ini juga memungkinkan desa untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan pengeluaran dan pemasukan dana desa, yang tentunya akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.
Dalam hal pengembangan program ini, bank bjb berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah desa. Pelatihan ini akan memastikan setiap perangkat desa memahami proses penggunaan CMS, sehingga operasional keuangan desa dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan demikian, penerapan transaksi non-tunai ini dapat dilakukan dengan optimal dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Inisiatif ini juga sejalan dengan visi pemerintah pusat yang menargetkan seluruh desa di Indonesia memiliki sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Melalui teknologi yang disediakan oleh bank bjb, desa di Jawa Barat bisa menjadi model penerapan transaksi non-tunai untuk desa-desa lain di Indonesia.
Dengan dukungan bank bjb, pemerintah desa akan lebih mampu mengelola pendapatan daerah secara efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akan membuka jalan bagi bank bjb untuk menawarkan produk layanan lainnya, seperti pinjaman mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah di desa. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi lebih modern dalam pengelolaan keuangannya, tetapi juga memiliki akses yang lebih baik untuk mengembangkan ekonomi lokal.
Kerja sama antara bank bjb, DPMD dan Diskominfo ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian desa, sekaligus memperkuat posisi bank bjb sebagai bank pembangunan daerah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (sol)
