Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk Firli Bahuri, jika ada bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatannya dalam suatu pelanggaran. Diskusi ini semakin menarik perhatian ketika membahas pentingnya menjaga integritas lembaga-lembaga negara, termasuk KPK, dalam mengusut dugaan pelanggaran hukum oleh para pejabat tinggi negara.
Masih menurut Dr. Achmad Fitrian S.H., M.H, menekankan pentingnya prinsip keadilan yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. “Kasus Firli Bahuri menjadi ujian besar bagi sistem hukum Indonesia. Ini bukan hanya tentang Firli sebagai individu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat melihat sistem peradilan kita. Jika kasus ini ditangani dengan benar, ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK dan lembaga penegak hukum lainnya,” ujar Dr. Achmad Fitrian S.H., M.H, Dosen Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya
Penyelesaian yang tepat atas kasus ini, menurut para peserta diskusi, sangat penting untuk menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak pandang bulu dan bahwa tidak ada pejabat yang berada di luar jangkauan hukum. Mereka juga menyerukan agar proses hukum berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas agar publik dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah murni berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Bukan politisasi dan kriminalisasi.
