Komisi XII DPR Dukung Alih Skema Subsidi BBM ke BLT

IPOL.ID – Komisi XII DPR mendukung wacana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan yakni dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau yang kerap disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan subsidi, khususnya di sektor energi seperti BBM, masalah ketepatan sasaran.

Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara dan bahkan memperburuk ketimpangan sosial, karena yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menikmatinya.

“Saya mendukung wacana yang akan dilakukan Pemerintah dalam hal ini. Bagaimana pun pemerintah pasti punya niatan baik karena kita melihat sampai saat ini memang penerima subsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran bahkan ada beberapa hal terjadi penyimpangan penyimpangan khususnya di BBM berjenis solar yang melibatkan sektor industri,” jelasnya dalam keterangan dikutip Senin (11/11).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan adanya disparitas harga membuka celah bagi penyimpangan dan penyalahgunaan. Disparitas harga tersebut terkait dengan perbedaan harga yang signifikan antara solar subsidi dan solar industri.

Hal ini menjadi tantangan besar dalam menyalurkan subsidi dengan tepat sasaran. Sehingga, diharapkan dengan sistem yang lebih up to sate yang berbasis teknologi, maka segala macam penyimpangan dapat ditekan sehingga mampu lebih tepat sasaran.

“Perlu adanya pengawasan dan dukungan kerja sama semua sektor baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum maupun Direktorat Dirjen Migas ataupun leading sector-nya Dirjen Migas. Mampu bersinergi saling mengawasi karena semua punya niat baik untuk menertibkan penggunaan subsidi agar tepat sasaran. Subsidi harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak atau yang memang membutuhkan, dan untuk itu diperlukan sinergi serta rasa kebersamaan antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait itu yang selalu ditekankan oleh Bapak Probowo kepada seluruh anggota kabinetnya,” paparnya.

Di sisi lain, Bambang menekankan DPR RI periode sebelumnya, 2019-2024, telah merumuskan terkait solar, salah satunya adalah hanya dikhususkan untuk angkutan umum dan angkutan sembako.

Selain itu, terkait distribusi elpiji 3 kilogram masih menjadi pekerjaan rumah bersama terkait pendataan yang lebih akurat.

“Kami mendukung apapun yang dilakukan pemerintah selama tujuannya guna memastikan bahwa BBM bersubsidi dan elpiji 3 kg memang nyampe kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan,” ujarnya.

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar juga mendukung wacana alih subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun, ia menekankan bahwa permasalahan utama yang saat ini menjadi perhatian adalah akurasi dan validitas basis data yang digunakan. Tanpa data yang baik dan akurat, sistem ini berpotensi menghadapi kendala, seperti penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran.

“Kami mendukung segala wacana pemerintah dalam hal ini, asalkan kesiapan data sudah jauh lebih baik, sehingga masyarakat yang berhak menerima dapat teridentifikasi dengan jelas. Dengan demikian, kami berharap segala persoalan yang ada dapat ditekan dan solusi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran,” katanya. (far)