IPOL.ID – Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW), Akbar Hidayatullah mengkritisi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.
Ia menilai, OTT tersebut terkesan tebang pilih dan politis karena hanya menjurus kepada salah satu kepala daerah.
Padahalnpatut diduga masih ada selusinan lebih kepala daerah atau calon kepala daerah yang akan melakukan praktik politik uang (money politic) untuk memenangkan Pilkada.
“Ya (jadi) menurut kami hal seperti ini biasa saja dan terkesan tebang pilih serta sarat politis, karena seperti kita ketahui sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar calon kepala daerah biasa melakukan serangan fajar,” kata Akbar ketika berbincang dengan ipol.id, Senin (25/11/2024).
Oleh karena itu, kata dia, OTT KPK seharusnya takk hanya dilakukan terhadap satu kepala daerah melainkan banyak kepala daerah atau calon kepala daerah.
Selain untuk menegakkan hukum, hal itu juga bertujuan menghilangkan stigma negatif masyarakat bahwa lembaga antirasuah tidak tebang pilih dan bersifat politis.
“Kecuali KPK melakukan OTT di lebih dari 20-an cakada yang diduga akan melakukan “serangan fajar”, maka hal itu baru bisa kita apresiasi,” pungkas Akbar.
Seperti diketahui, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan tujuh orang lainnya baru saja hterjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Sabtu (23/11/2024). Selain Rohidin dkk, KPK juga mengamankan uang tunai sebesar Rp7 miliar dari operasi senyap tersebut. Diduga uang tunai miliaran rupiah tersebut akan digunakan untuk kepentingan tim sukses memenangkan pencalonan Rohidin Mersyah di Pilkada. (Yudha Krastawan)
