Pemprov DKI Tegaskan Komitmen Cegah Praktik Korupsi

IPOL.ID – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam upaya mencegah praktek korupsi terus-menerus dilakukan hingga memasuki akhir tahun 2024.

Kali ini, yang menjadi fokus pencegahan terhadap praktek korupsi, khusus di lingkungan pemprov atau pun di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Hal ini dikemukakan Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat dalan acara pembukaan Focus Group Discussion (FGD), yang memfokuskan pada upaya pencegahan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bimbingan teknis keluarga berintegritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda DKI Jakarta, Rabu (6/11/2024).

“Berdasarkan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan KPK, menunjukkan indeks integritas DKI dengan skor 76,96, berada di atas rata-rata nasional yakni 71,00,” katanya.

Syaefulloh menunjuk pada Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang dilakukan BPKP dengan skor 3,29. Dalam indeks tersebut, DKI sebagai Pemda dengan perolehan nilai tertinggi IEPK.

“Meski memperoleh berbagai indeks bagus, itu belum cukup. Karenanya upaya pencegahan korupsi harus terus dilakukan agar nilai-nilai berintegritas dan anti korupsi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan dan perilaku keseharian,” katanya.

Lebih lanjut, Syaefulloh mengungkapkan dalam upaya peningkatan pencegahan itu. Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan KPK melaksanakan dua kegiatan, yakni Focus Group Discussion (FGD) peningkatan tata kelola (Good Coorporate Governance) dan pencegahan korupsi di BUMD serta bimbingan teknis membangun keluarga berintegritas.

“Kegiatan FGD peningkatan tata kelola dan pencegahan korupsi di BUMD dilaksanakan dengan tujuan mendorong efektivitas kinerja BUMD. Hal itu sesuai prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan BUMD,” bebernya.

Hadir dakan acara itu, Pj Gubernur Teguh Setyabudi, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko, Ketua BPKD Michael Rolandi Cesnata Brata dan Direktur Koordinator dan Supervisi KPK Wilayah II, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama serta pimpinan Direksi BUMD dan ASN.(sofian)