IPOL.ID – Nama mantan Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka yang sempat digembar-gemborkan masuk dalam kepengurusan Golkar era kepemimpinan Bahlil Lahadalia ternyata tidak tercantum dalam nama-nama yang diumumkan.
Dalam susunan lengkap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi mengenai isu Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka masuk dalam kepengurusan partai berlambang pohon beringin.
“Sebelum Munas (Musyawarah Nasional) Golkar kemarin, memang ada spekulasi mengenai kemungkinan Pak Jokowi, yang juga dikenal sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, serta Mas Gibran, akan terlibat dalam kepengurusan partai kami,” ucap Bahlil di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).
Dikatakannya, hingga saat ini Presiden Jokowi dan Gibran tidak termasuk dalam struktur kepengurusan maupun dewan-dewan kehormatan di dalam Partai Golkar.
“Baik itu di Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun Dewan Penasehat,” imbuhnya.
Bahlil menuturkan, bahwa Partai Golkar memberikan ruang bagi aspirasi yang berkembang dari berbagai elemen masyarakat.
“Tetapi, lanjut dia keputusan mengenai kepengurusan tetap diambil dengan penuh pertimbangan,” paparnya.
Lebih jauh, Bahlil menyampaikan, partainya sangat menghormati seluruh tokoh bangsa. Termasuk, sambungnya lagi Jokowi yang dianggap memiliki pertimbangan sendiri dalam menjalani perannya sebagai kepala negara sekaligus tokoh yang diakui kontribusinya di panggung politik nasional.
“Bapak Presiden Jokowi adalah tokoh bangsa yang pasti memiliki pertimbangan matang terkait aspirasinya,” tuturnya.
Bahlil menegaskan bahwa tidak semua aspirasi yang muncul dari masyarakat dapat langsung diakomodasi. Namun, menurutnya, Golkar tetap menghargai aspirasi tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam dinamika politik.
Dalam pernyataan penutupnya, Bahlil menekankan pentingnya menghormati proses politik di dalam partai.
Bagi Golkar, keputusan-keputusan besar terkait kepengurusan dan tokoh yang akan terlibat selalu dilakukan melalui mekanisme resmi serta pertimbangan matang.
“Bapak Presiden nomor 7 ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Ya kita hargai Bapak Jokowi itu tokoh bangsa,” tegasnya. (sofian)
