IPOL.ID – Bangladesh menyatakan tidak akan mengizinkan lebih banyak lagi anggota masyarakat Rohingya memasuki wilayahnya dan mengklarifikasi bahwa sekitar 60 ribu pengungsi telah memasuki negara Asia Selatan tersebut dalam dua tahun terakhir.
“Kami tidak akan lagi mengizinkan Rohingya masuk dalam kondisi apapun,” kata Penasihat Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal (purnawirawan) Jahangir Alam Chowdhury kepada para wartawan di Dhaka, dilansir Anadolu, Senin (23/12).
Chowdhury juga mengklarifikasi pernyataan yang dibuat oleh Penasihat Urusan Luar Negeri Md. Touhid Hossain mengenai masuknya Rohingya ke Bangladesh baru-baru ini.
“Selama satu setengah hingga dua tahun terakhir, 60.000 orang Rohingya telah memasuki negara ini,” katanya, mengoreksi pernyataan Hossain sebelumnya.
Hossain sebelumnya mengatakan bahwa 60.000 orang Rohingya telah memasuki Bangladesh hanya dalam waktu dua bulan terakhir.
Dia memberikan penjelasan kepada wartawan pada Minggu di Dhaka setelah kunjungannya ke Thailand, di mana dia menghadiri pertemuan konsultasi informal dengan perwakilan dari Laos, Thailand, India, Cina dan Myanmar.
“Perbatasan Myanmar sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Tentara Arakan. Meskipun komunikasi informal dengan mereka dimungkinkan, tidak ada ruang lingkup untuk diskusi resmi. Kami sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah ini (krisis Rohingya) sesegera mungkin,” ujar Chowdhury.
Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta orang Rohingya di distrik Cox’s Bazar di bagian tenggara. Sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada bulan Agustus 2017 dalam sebuah tindakan keras militer.
Secara terpisah, puluhan organisasi Rohingya pada hari Senin menyerukan “keadilan, kesetaraan, hidup berdampingan secara damai, dan pemerintahan yang inklusif” di negara bagian Rakhine di pantai barat Myanmar seiring dengan meningkatnya konflik antara pasukan junta militer dan pemberontak Tentara Arakan.
Sebanyak 28 organisasi Rohingya mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Senin yang menyerukan kepada pemberontak Tentara Arakan, yang telah menguasai kota Maungdaw dan Buthidaung di Rakhine utara, untuk “menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak Rohingya dan semua etnis dan agama minoritas” di negara bagian yang berbatasan dengan Bangladesh tersebut. (far)