Kesiapsiagaan Jelang Nataru, Kepala BNPB Sambangi Jawa Tengah dan Yogyakarta

IPOL.ID – Setelah pada awal pekan ini menyambangi melihat kondisi wilayah Kabupaten Ponorogo dan mengadakan rapat koordinasi dengan kab/kota se-Jawa Timur pada tanggal 16 dan 17 Desember 2024.

Akhir pekan ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, kembali bergerak menyusuri wilayah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Demak dan Kota Semarang.

Kepala BNPB meninjau tanggul Sungai Wulan di Kabupaten Demak, guna memastikan proses penguatan tanggul yang pernah jebol dua kali pada awal tahun 2024 sudah berfungsi dengan baik.

Hari Jumat (20/12/2024) Kepala BNPB mendampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, untuk memberikan arahan dalam rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi basah se-Jawa Tengah dan Yogyakarta digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang.

Menko PMK menyatakan untuk daerah yang rawan banjir agar menyiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk mengurangi risiko yang akan ditimbulkan.

“Kesiapan, kesigapan Bapak-Ibu di daerah, pertama dicek dan optimalkan infrastruktur yang sudah ada. Antisipasi juga siapkan sarana prasarana pendukung. Kalau sudah ada langganan banjir dan tidak terhindarkan, perlengkapan penyelamatan dan pengungsian disiapkan,” kata Pratikno.

“Dengan kesiapan semua pihak dapat mengurangi risiko, karena bencana tidak bisa kita hindari, tapi risiko bisa kita kurangi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB mengungkapkan bantuan diberikan kepada pemerintah daerah dapat digunakan agar benar-benar dioptimalkan menangani bencana di penghujung tahun ini.

“Yang status siaga darurat kita berikan bantuan supaya saat ada bencana sudah siap, per kabupaten kota uangnya Rp200 juta dan 15 jenis peralatan. Bagi yang sudah ada bencananya, bantuan diberikan lebih besar agar warga terdampak benar-benar bisa dilayani,” ujar Suharyanto.

Adanya dukungan BNPB kepada pemerintah daerah ini, lanjut Suharyanto, harapannya penanganan bencana dapat berlangsung cepat dan tepat.

“Mudah-mudahan bantuan dari BNPB, yang sudah ada bencananya, masyarakat terdampak bisa dilayani dengan baik. Yang belum jangan sampai ada bencana, tapi ternyata bencana tak bisa dihindari, dalam waktu 48 jam pertama pemerintah daerah sudah bisa membantu masyarakat,” tukas Suharyanto.

Sebagai informasi di Pulau Jawa sudah ada tiga provinsi yang dilakuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), salah satunya di Jawa Tengah dapat dikatakan berjalan efektif. Karena hujan mulai berkurang.

“Jawa Tengah memasuki hari ke-10, terbukti menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kalau tidak dilakukan OMC lagi, hujan deras terjadi dan mungkin banjirnya di mana-mana, tak hanya di sembilan kabupaten kota yang saat ini sedang banjir,” ungkapnya.

Kepala BNPB berpesan kepada seluruh insan penanggulangan bencana, baik itu BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak lainnya untuk tetap waspada dan bersiaga periode libur Nataru.

“Akhir tahun ini jangan istirahat atau malah ambil libur ambil cuti, karena banyak bencana, ini waktunya kita untuk mengingatkan kepada masyarakat. Tolong berpatroli untuk mitigasi dan peringatan dini kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak diingatkan, padahal disitu sudah jelas ada potensi,” tegas Suharyanto.

Kegiatan selanjutnya pemberian dukungan penanganan bencana hidrometeorologi bagi pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang telah mengeluarkan Status Siaga Darurat dan Tanggap Bencana Hidrometeorologi Basah, Kodam IV/DIP dan Polda Jawa Tengah.

Bagi wilayah yang berstatus Siaga Darurat rinciannya antara lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 juta dan 16 jenis dukungan logistik peralatan, untuk kabupaten-kota mendapatkan DSP senilai Rp200 juta dan 15 jenis dukungan logistik peralatan.

Sementara, Kodam IV/DIP dan Polda Jawa Tengah masing-masing mendapatkan satu perahu karet, mesin dan satu unit perahu fiber. Wilayah yang memiliki status Tanggap Darurat mendapatkan DSP senilai Rp250 juta dan 15 jenis logistik peralatan.

Dukungan BNPB juga turut diberikan kepada Pemerintah D.I. Yogyakarta dan juga kabupaten/kota yang ada di wilayah D.I. Yogyakarta. Tidak jauh berbeda dengan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah, Pemerintah D.I. Yogyakarta Rp250 juta dan 16 jenis dukungan logistik peralatan.

Untuk kabupaten/kota yang berstatus Siaga Darurat mendapatkan DSP Rp200 juta dan 15 jenis dukungan logistik peralatan, untuk yang berstatus Tanggap Darurat mendapatkan DSP Rp250 juta dan 15 jenis logistik peralatan.

Sekadar diketahui, rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menko PMK, Anggota Komisi VIII DPR RI, Pj Gubernur Jawa Tengah, perwakilan walikota dan bupati serta BPBD se-Jawa Tengah, TNI/Polri dan perwakilan pemerintah D.I. Yogyakarta. (Joesvicar Iqbal)