Menurut politisi berwajah oriental itu, pendataan KJP dan KJMU yang dimiliki tergolong sangat buruk. Sebab, sambung dia data penerima KJP dan KJMU kerap tidak sesuai dengan kondisi riil ekonomi masyarakat.
“Pendataan yang buruk menjadi salah satu penyebab utama masalah pemutusan sepihak KJP dan KJMU di masyarakat. Karena itu perlu langkah penyelesaian secara cepat,” bebernya.
Lebih lanjut, politisi yang dikenal ramah itu pun berharap agar dinas pendidikan dalam pendataan penerima KJP dan KJMU bisa terintegrasi. Disamping itu, tim survei lapangan yang kompeten untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.
“Saya melihat masalah utamanya adalah pendataan yang belum terkoneksi dengan baik atau kurangnya tim survei yang akurat di lapangan. Ini harus menjadi catatan penting. Kita perlu investigasi atau audit bersama untuk mengetahui apa indikator yang digunakan tim survei dan memastikan data yang ada mencerminkan kondisi di lapangan. Sehingga jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya,” ujarnya.(sofian)
