“Kita juga akan membahas sanksi bagi panitia yang tidak memenuhi kewajiban ini termasuk risiko pengurangan bantuan pemerintah,” ujar Ferry.
Ketiga, pengawasan dan mitigasi risiko di mana LPDUK akan mengidentifikasi risiko, seperti kurangnya transparansi atau penyalahgunaan dana dan membahas langkah-langkah pengawasan untuk memastikan dana PNBP dikelola dengan baik.
Keempat, strategi optimalisasi PNBP untuk kemandirian industri olahraga.
Ferry mengatakan kemanfaatan teknologi digital, sinergi antara penduduk pemerintah, asosiasi olahraga, dan sektor swasta akan menjadi fokus utama dalam membangun olahraga berkualitas.
“Melalui forum ini kita bermaksud untuk menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kepentingan pengelolaan PNBP keolahragaan yang profesional, transparan, dan tangguh,” ujar Ferry.
“Kita ingin menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab para pihak terkait, dan tentu kita ingin merumuskan strategi untuk optimalisasi pendanaan olahraga yang mandiri dan berdaya saing,” paparnya. (bam)
