“Jika operasionalnya diteruskan, masalahnya justru semakin dalam. Ganti kepala daerah, ganti lagi orang-orangnya, makin rugi,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang mengawasi BUMD, Tito menyebut peran Kemendagri hampir seperti “Menteri BUMD”. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk lebih bijak dalam mengelola BUMD dan fokus pada upaya meningkatkan pendapatan, bukan hanya belanja.
Mendagri juga menekankan bahwa perbaikan keuangan daerah menjadi bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk mencapai target ini, daerah harus memiliki kondisi keuangan yang sehat. Kepala daerah perlu mengubah pola pikir dan tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga cara meningkatkan pendapatan,” tegas Tito.
Dengan langkah-langkah tegas, Tito berharap pengelolaan BUMD dapat menjadi lebih profesional dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan nasional.(*)
