MK Perintahkan Presiden Korsel Serahkan Dekrit Darurat Militer

IPOlLID – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (18/12) memerintahkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk menyerahkan dekrit darurat militer yang dia keluarkan pada 3 Desember, serta notulen dari dua pertemuan Kabinet yang diadakan sebelum dan sesudah darurat militer diumumkan.

Dilansir Yonhap, Lee Jin, juru bicara pengadilan, mengatakan kepada para wartawan bahwa perintah tersebut dikirim secara elektronik pada Selasa saat pengadilan mengumpulkan bukti-bukti untuk persidangan pemakzulannya.

Yoon juga diminta untuk menyerahkan rencana pembelaan diri dan daftar bukti. Batas waktu penyerahannya adalah Selasa depan.

Anggota parlemen Jung Chung-rai dari partai oposisi utama Partai Demokrat, penggugat dalam persidangan pemakzulan sebagai ketua komite legislasi Majelis Nasional, secara terpisah diperintahkan untuk menyerahkan rencana untuk mendukung kasus parlemen dan daftar bukti.

Rapat-rapat Kabinet yang dimaksud telah menjadi sumber kontroversi karena diduga tidak sesuai prosedur. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengatakan bahwa notulen rapat-rapat tersebut tidak ada.

Apakah perintah pengadilan akan disampaikan kepada Yoon masih belum pasti.

Upaya pengadilan sebelumnya untuk mengirimkan surat-surat yang berkaitan dengan sidang pemakzulan gagal setelah kantor kepresidenan atau Pasukan Pengamanan Presiden tidak hadir atau menolak untuk menerima surat tersebut.

Lee mengatakan bahwa sidang pengadilan akan terbuka untuk umum dan pers, meskipun tidak akan disiarkan secara langsung untuk “mencegah gangguan dan menjaga ketertiban di pengadilan.”

Sidang pemakzulan sebelumnya yang melibatkan mantan Presiden Roh Moo-hyun dan Park Geun-hye juga tidak disiarkan secara langsung, kecuali untuk sidang penjatuhan hukuman. (far)