IPOL.ID-Pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyinggung sosok yang memaksakan tiga periode pasca ditetapkan sebagai tersangka mengundang reaksi dari relawan pro Jokowi (Projo).
“Pak Hasto melantur terlalu jauh. Pak Jokowi dan Projo taat hukum dan konstitusi,” ujar Sekjen Projo, Handoko kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).
Menurut Handoko, pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi masuk dalam kategori sukses menyelenggarakan pemilu dan pilpres 2024 secara demokratis dan damai. Jokowi, kata Handoko, pun telah berkali-kali menolak usulan masa jabatan presiden tiga periode.
Bahkan, Handoko menyebut Projo sendiri sempat menggelar rangkaian Musyawarah Rakyat (Musra) sebelum Pilpres 2024 untuk mencari sosok pengganti Jokowi. Dia menyebut Jokowi juga hadir pada Musra pertama di Bandung pada Agustus 2022 dan Musra terakhir di Istora Senayan, Jakarta pada Mei 2023.
“Masyarakat sudah paham tapi Hasto mencoba mengaburkan,” kata Handoko.
Lebih lanjut, Handoko menegaskan Projo mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk dalam penegakan hukum dan konstitusi. Projo, sambungnya lagi meyakini , pemerintah dan penegak hukum akan tegas untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
