IPOL.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tanah air yang merugi dinilai tidak terlepas dari ulah orang dalam (ordal). Kondisi ordal yang bekerja tak profesional itu, membuat pekerjaan tidak berjalan maksimal.
Menurutnya, hampir separuh dari 1.057 perusahaan “berdarah”. Efeknya, kata Tito kerugian itu pun berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal.
“Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang gak kapabel,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Karena itu, Tito mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan. Jika dipaksakan, sambungnya lagi jika operasionalnya diteruskan, maka kerugian yang dialami BUMD harus ditambal APBD.
“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ungkap Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.
Dia mengatakan bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD.
Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tidak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.
“Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Dan itu perlu didukung oleh kondisi keuangan di daerah,” tandasnya.(sofian)