“Klaim efisiensi PSO, menurut saya justru tidak relevan mengingat akan terjadi migrasi pengguna TransJakarta ke MRT. Justru jumlah PSO MRT akan meningkat akibat penghapusan rute TransJakarta yang notabenenya secara tarif jauh lebih murah,” bebernya.
Idealnya, kata Rio, Pemprov DKI melakukan kajian strategis terlebih dahulu agar PSO yang disalurkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Tentu hal itu agar warga tidak merasa dirugikan, karena anggaran dana PSO bersumber dari warga DKI.
“Jangan sampai PSO yang dibayarkan oleh pajak warga DKI ini justru merugikan warga DKI. Artinya harus cermat dan tepat dalam menggunakan pendekatan penanganan kontrak ini, pemetaannya harus kuat dan akurat,” ucapnya.
Untuk itu, Pemprov DKI harus lebih bijak lagi dalam merencanakan sebuah keputusan untuk menghapus rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota Tua.
“Kesimpulannya untuk menjatuhkan kebijakan harus menyentuh aspek yang menyeluruh, utuh, dan menyatu,” tambah Rio.
Selain itu, Rio mengimbau agar Pemprov memprediksi dampak kemacetan yang akan terjadi apabila rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota Tua benar-benar dihapus. Sebab rute tersebut banyak mencakup berbagai kalangan dan lapisan masyarakat.
