IPOL.ID-Program Sarapan Bergizi Gratis (SPG) yang bakal diterapkan gubernur terpilih Pramono-Rano mendapat dukungan penuh dari anggota Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim.
Srikandi Demokrat di Kebon Sirih itu pun menyarankan agar pemprov melibat Dinas KPKP, Komisi B dan E, BUMD pangan, Jakarta Tourisindo dan Dinas pendidikan dalam membahas kebutuhan dan persoalan terkait program tersebut.
“Program sarapan bergizi gratis itu sangat bagus. Hanya saja perlu dipertegas untuk stakeholdernya nanti siapa?,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, Senin (20/1/2025).
Anggota DPRD empat periode itu mengatakan, dalam menjalankan program tersebut. Pemprov harus pula memerhatikan sejumlah hal.
Seperti, sambung dia menu makanan yang akan disajikan bagi peserta didik, pemenuhan gizi makanan serta keamanan dari makanan yang akan disantap oleh siswa dan siswi.
“Karena ini sarapan anak-anak, yang masih berusia 7-16 tahun. Tentunya harus pula memerhatikan selera dan menu makanannya, jangan sampai salah. Jangan sampai anak-anak dikasih tepung roti, yang malah berdampak pada penyakit,” ujarnya.
Dalam mengantisipasi sejumlah persoalan, Afni pun berharap agar pemprov juga melibatkan ahli gizi. Sehingga, kata dia lagi anak-anak bisa terhindar dari penyakit berat yang akan menimbulkan lose generation.”Dengan melibatkan ahli gizi, makanan yang akan disajikan tentunya bakal lebih aman. Karena yang kita tahu, tidak sedikit saat ini pada usia anak mengalami sakit diabetes, lever dan ginjal. Jika itu dibiarkan, ancaman paling serius bangsa ini kehilangan generasi muda,” katanya.
Lebih lanjut, Afni menilai program sarapan bergizi gratis menjadi istimewa. Lantaran, kata dia Jakarta dibawah kepemimpinan
Pramono Rano, generasi muda akan sehat dan cerdas.
“Sehingga program sarapan bergizi gratis harus benar-benar menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Jangan sampai pemerintah daerah disalahkan. Dengan sarapan bergizi gratis, anak-anak saat ini secara otomatis menjadi tanggungjawab gubenur terpilih,” katanya.
Sebelumnya, Pj Teguh mengatakan jika anggaran sarapan bergizi gratis bakal digunakan anggaran BTT dalam APBD DKI Jakarta 2025. “Jika anggaran untuk sarapan bergizi gratis itu menggunakan BTT, tentunya harus ada anggaran cadagan kegiatan lainya. Seperti ada bencana alam, supporting kegiatan kenegaraan, misalnya 2025 ada kegiatan pon. Pemerintah daerah harus siap anggaranya. Karena kalau ditambahkan dari ABT apakah akan cukup APBD DKI. Karena ekonomi kita harus tetap tumbuh,” jelasnya.
Jika nantinya sarapan bergizi gratis berjalan, Afni pun mempertanyakan apakah nantinya program itu menjangkau sekolah swasta.”Kalau seperti itu, swasta kan ada tingkatannya menengah bawah, menengah keatas,” tutupnya.(sofian)
