“Himbara sebagai bank milik pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat dengan tetap mengacu pada sistem dan mitigasi risiko perbankan,” ujar Evi Apita Maya dalam keterangan di Mataram, Minggu (12/1/25).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mengungkapkan saat melakukan reses di Pulau Sumbawa beberapa waktu lalu, Evi menerima banyak aspirasi dan aduan dari masyarakat terkait pelayanan perbankan di Nusa Tenggara Barat.
Kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani, peternak dan UMKM paling banyak mengeluhkan tentang pengajuan kredit yang sulit.
“Birokrasi panjang berbelit-belit, pencairan kredit lama, dan rata-rata masyarakat gagal dapat kredit karena debitur terkendala wajib ada agunan,” kata Evi.
Lebih lanjut dia berpesan kepada Himbara agar masif dan mengintensifkan literasi keuangan di Nusa Tenggara Barat. Hal ini penting dan mendesak untuk mencegah terjadinya kredit macet dan debitur gagal bayar.
Evi tidak ingin ada warganya yang menjadi anak tiri oleh pelayanan perbankan mengingat petani, nelayan, peternak, dan UMKM punya peran besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
