UN Bakal Kembali Digelar 2026, Komisi X DPR Minta Berbasis Digital

IPOL.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berrencana kembali menggelar Ujian Nasional (UN) pada 2026 mendatang.

Rencana itu diapresiasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Meski demikian, dia menekankan agar pelaksanaan UN menggunakan sistem komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual. Sehingga, penerapan dari sistem ini diharapkan mengurangi potensi kecurangan.

“Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual,” katanya melalui rilis yang diterima Senin (6/1).

Sebelumnya, penerapan UN menggunakan kertas soal sehingga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Selain membutuhkan biaya mahal untuk mencetak soal, proses distribusi soal ke seluruh penjuru Indonesia dinilai memakan waktu.

Tidak hanya itu, proses pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.

“Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKB itu menegaskan, pelaksanaan UN nanti harus menggunakan sistem digital di semua sekolah yang melaksanakan ujian akhir. Di mana, sistem digital dan komputerisasi akan mengurangi potensi kecurangan.

Sebab itu, dirinya meminta Kemendikdasmen harus menyiapkan kebutuhan sarana prasarana digital secara matang sebelum UN dilaksanakan. Mulai dari komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.

“Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang, sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti,” paparnya.

Ia pun memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu, menurutnya, disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai. Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan.

“Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan,” kata dia.

Tentu, pemerintah harus menyiapkan anggaran cukup besar untuk penyediaan sarana prasarana digital UN. Maka dari itu, Kemendikdasmen sudah harus mulai menghitung kebutuhan anggaran IT.

Menutup pernyataannya, terkait kemungkinan terjadinya kebocoran soal, Lalu Ari meminta Kemendikdasmen melakukan antisipasi. Ia meminta Kemendikdasmen harus menyusun konsep agar tidak terjadi kebocoran soal.

“Itu menjadi tugas Kemendikdasmen. Yang jelas, jangan lagi melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasan ujian nasional,” katanya. (far)