Pemerintah beralasan, alokasi besar untuk pertahanan diperlukan guna mendukung modernisasi militer dan memperkuat keamanan nasional di tengah ketegangan geopolitik di Asia Tenggara.
Namun, Muradi menilai bahwa penunjukan Deddy justru bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran.
“Saya rasa sekarang Kemhan cukup dengan Kapuspen TNI, ada juru bicara Kemhan, kemudian Humas di Kemhan sebenarnya gak ada masalah,’’ kata Muradi.
“Jadi targetnya program yang tidak ada dalam Kementerian Pertahanan, contoh misalnya food estate di Merauke, kemudian batalyon pengembangan pangan … yang butuh pengembangan wacana bicara di luar militer,” katanya.
Masuknya Deddy ke lingkaran pemerintahan bukan kasus pertama di era Presiden Prabowo. Sebelumnya, Raffi Ahmad, presenter sekaligus pengusaha digital dengan puluhan juta pengikut, ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pemuda dan Seni.
Ada pula Miftah Maulana, pendakwah yang terkenal lewat media sosial, yang diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Beragama. Namun, ia mengundurkan diri dalam dua bulan setelah ucapannya soal pedagang kaki lima menuai kecaman publik.
