Ia mencontohkan BHR dengan nominal sangat kecil itu didapatkan pengemudi yang sudah mengabdi lima tahun lamanya di salah satu perusahaan. Menurutnya, perlakuan ini tidak adil.
Igun mengatakan selama ini bahkan para driver harus rela terkena pemotongan biaya aplikasi yang mencapai 50 persen di setiap orderan. Di lain sisi, rata-rata driver ia klaim bisa menyumbangkan cuan kepada perusahaan berkat getol narik.
“Lalu, aplikator hanya memberikan BHR Rp50 ribu saja? Ini sudah merupakan bentuk perbudakan bagi ojol, bukan sebagai kemitraan. Pemerintah serta presiden harus mengambil tindakan tegas untuk menjaga citra baik di mata ojol seluruh Indonesia,” desaknya.
“Wamenaker (Immanuel Ebenezer) menerima laporan kami dan menyampaikan agar para ojol yang menerima BHR tidak sesuai SE Menaker untuk membuat pengaduan ke Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan. Asosiasi akan melaksanakan aksi besar setelah Hari Raya (Idulfitri),” sambung Igun.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengajak para driver untuk melakukan aksi massal besok di Kementerian Ketenagakerjaan.
