Kemudian, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.
Lalu untuk KemenPolkam memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan ‘Desk Karhutla’ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.
“Tahun ini pemerintah pusat sangat serius, melalui Kementerian Politik dan Keamanan sudah dibentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Suharyanto.
Memasuki musim kemarau di 2025 berpotensi menjadi pemicu bencana hidrometeorologi kering. BNPB sebagai leading sektor penanggulangan bencana skala nasional, bersama Kemenko Polkam akan menggunakan langkah-langkah strategis. Termasuk melibatkan lebih banyak unsur terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur lembaga, dunia usaha, komunitas hingga pakar dan ahli kebencanaan termasuk peran media massa.
